Perang Sino-Jepang

Perang Sino-Jepang Pertama

Perang Sino-Jepang Pertama (中日甲午战争/中日甲午戰爭 – Zhōngrì Jiǎwǔ Zhànzhēng}; (日清戦争 Romaji: Nisshin Sensō) (1 Agustus 1894–17 April 1895) adalah sebuah perang antara Dinasti Qing China dan Meiji Jepang dalam perebutan kendali atas Korea. Perang Sino-Jepang merupakan simbol kemerosotan Dinasti Qing dan juga menunjukkan kesuksesan modernisasi Jepang sejak Restorasi Meiji dibandingkan dengan Gerakan Penguatan Diri di China.

Peperangan ini berakhir dengan kekalahan Dinasti Qing dan penandatanganan Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895 yang berakibat pada ganti rugi 30 milyar tael kepada Jepang.

Pengaruh selanjutnya dari perang ini adalah pergantian dominansi regional Asia dari China kepada Jepang dan merupakan pukulan telak untuk Dinasti Qing dan tradisi China kuno.

Perang Sino-Jepang Pertama
Perang Sino-Jepang Pertama, peperangan besar dan pergerakan tentara
Perang Sino-Jepang Pertama, peperangan besar dan pergerakan tentara
Tanggal 1 Agustus 1894–17 April 1895
Lokasi Korea, Manchuria, Taiwan, Laut Kuning
Hasil kemenangan Jepang
Perubahan wilayah China Qing kehilangan kendali atas Semenanjung Korea oleh Jepang.
Dinasti Qing China menyerahkan Taiwan, Pescadores, dan Semenanjung Liaodong kepada Jepang
Pihak yang terlibat
Dinasti Qing (China) Jepang
Komandan
Li Hongzhang Yamagata Aritomo
Kekuatan
630.000 men
Tentara Beiyang
Armada Beiyang
240.000 men
Tentara Jepang
Ankgatan Laut Jepang
Jumlah korban
35.000 meninggal atau terluka 13.823 meninggal,
3.973 terluka

Perang Sino-Jepang Kedua

Perang Sino-Jepang Kedua (7 Juli 1937 sampai 9 September 1945) adalah perang besar antara China dan Jepang, sebelum dan selama Perang Dunia II. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20.
Walaupun kedua negara telah sebentar-sebentar berperang sejak tahun 1931, perang berskala besar baru dimulai sejak tahun 1937 dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang yang sudah berlangsung selama beberapa dekade.

Jepang bermaksud mendominasi China secara politis dan militer untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak dimiliki China. Pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme China dan kebulatan tekad membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Sebelum tahun 1937, kedua pihak sudah bertempur dalam insiden-insiden kecil dan lokal untuk menghindari perang secara terbuka. Invasi Manchuria oleh Jepang pada tahun 1931 dikenal dengan nama Insiden Mukden. Bagian akhir dari penyerangan ini adalah Insiden Jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara.

Sejak tahun 1937 sampai 1941, China berperang sendiri melawan Jepang. Setelah peristiwa penyerangan terhadap Pearl Harbor terjadi, Perang Sino-Jepang Kedua pun bergabung dengan konflik yang lebih besar, Perang Dunia II.

Tatanama

Dalam bahasa China, perang ini dikenal sebagai Perang Perlawanan terhadap Jepang (抗日戰爭), dan juga dikenal sebagai Perang Perlawanan Delapan Tahun (八年抗戰), atau lebih singkat Perang Perlawanan (抗戰).

Di Jepang, Perang Jepang-China (日中戦争, Nicchū Senso) lebih banyak digunakan karena netralitasnya.

Kata insiden (事変, jihen) digunakan oleh Jepang karena tidak ada negara yang mendeklarasikan perang satu sama lain. Jepang berusaha menghindari campur tangan dari negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang merupakan pengekspor utama besi untuk Jepang. Presiden Amerika Serikat, Roosevelt akan menjatuhkan embargo berdasarkan serangkaian undang-undang yang disebut Akta Netralitas jika pertempuran tersebut disebut perang.

Dalam propaganda Jepang, penyerbuan terhadap China merupakan perang suci (seisen), langkah pertama dari slogan Hakko ichiu (delapan sudut dunia di bawah satu atap). Pada tahun 1940, perdana menteri Konoe membentuk Liga Anggota Parlemen yang Percaya Tujuan Perang Suci. Ketika kedua belah pihak secara resmi mendeklarasikan perang pada Desember 1941, namanya diubah menjadi Perang Asia Timur Raya (大東亜戦争, Daitōa Sensō).

Pada waktu itu, pemerintah Jepang masih menggunakan istilah “Insiden Shina” dalam dokumen resmi. Berdasarkan alasan penggunaan kata “Shina” dianggap menghina oleh China, media Jepang sering menggantinya dengan istilah-istilah lain yang juga pernah digunakan media tahun 1930-an, seperti: Insiden Jepang-China (日華事変 [Nikka Jihen], 日支事変 [Nisshi Jihen].

Latar Belakang

Pada tahun 1915, Jepang mengeluarkan Dua Puluh Satu Tuntutan terhadap China untuk menambah kepentingan dalam bidang politik dan perdagangan dengan China. Setelah Perang Dunia I, Jepang merebut kekuasaan daerah Shandong dari Jerman. China di bawah pemerintahan Beiyang tetap terpecah-belah dan tidak mampu untuk melawan serbuan asing sampai Ekspedisi Utara tahun 1926-1928, yang dilancarkan oleh Kuomintang (KMT, atau Partai Nasionalis China), pemerintahan saingan yang berpusat di Guangzhou. Ekspedisi Utara meluas ke seluruh China hingga akhirnya terhenti di Shandong. Pemimpin militer Beiyang, Zhang Zongchang yang didukung Jepang berusaha menghentikan gerak maju Pasukan Kuomintang dalam menyatukan China. Situasi ini mencapai puncaknya ketika pasukan Kuomintang dan Jepang terlibat dalam pertempuran yang disebut Insiden Jinan tahun 1928. Pada tahun yang sama, pemimpin militer Manchuria, Zhang Zuolin juga dibunuh karena ia tidak lagi mau bekerjasama dengan Jepang. Setelah insiden-insiden ini, pemerintah Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai-shek akhirnya berhasil menyatukan China pada tahun 1928.


Chiang Kai-shek mengumumkan kebijakan KMT dalam perlawanan terhadap Jepang di Lushan pada 10 Juli 1937, tiga hari setelah pertempuran Jembatan Lugou.
Walaupun demikian, sejumlah pertempuran antara China dan Jepang terus berlanjut karena meningkatnya nasionalisme China, dan untuk memenuhi salah satu tujuan dari Tiga Prinsip Rakyat, yaitu untuk mengeluarkan China dari imperialisme asing. Bagaimanapun, Ekspedisi Utara hanya mampu menyatukan China secara nama saja, dan perang saudara pecah di antara para mantan pemimpin militer dan faksi saingan, Kuomintang. Sebagai tambahan lagi, para komunis China memberontak terhadap pemerintah pusat setelah melakukan pembersihan terhadap anggotanya. Karena situasi-situasi demikian, pemerintahan pusat China mengalihkan banyak perhatian pada perang-perang saudara dan mengikuti kebijakan “pendamaian internal didahulukan sebelum melawan pihak asing”. Situasi ini memberikan kesempatan yang mudah bagi Jepang untuk melanjutkan agresinya. Pada tahun 1931, Jepang menginvasi Manchuria segera setelah Insiden Mukden.

Setelah bertempur selama lima bulan, pada tahun 1932, negara boneka Manchukuo dibentuk dengan raja terakhir China, Puyi, diangkat sebagai kepala negara. Tidak bisa menantang Jepang secara langsung, China meminta bantuan kepada Liga Bangsa. Investigasi liga ini menerbitkan Laporan Lytton, yang mengutuk Jepang karena telah menyerang Manchuria, dan mengakibatkan Jepang mengundurkan diri dari Liga Bangsa. Sejak akhir tahun 1920-an dan selama tahun 1930-an, ketenangan adalah dasar dari komunitas internasional dan tidak ada satu negara pun yang ingin menunjukkan pendirian secara aktif, melainkan hanya mengeluarkan kecaman-kecaman kecil. Jepang menganggap Manchuria sebagai sebuah sumber bahan baku yang tidak terbatas dan juga sebagai sebuah negara penyangga terhadap ancaman Uni Soviet.

 
Tentara Jepang memasuki Shenyang selama Insiden Mukden.

Konflik yang terjadi menyusul Insiden Mukden tidak terhenti. Pada tahun 1932, tentara China dan Jepang bertempur dalam sebuah pertempuran singkat pada Insiden 28 Januari di Shanghai. Pertempuran ini menghasilkan demiliterisasi Shanghai, yang melarang China untuk menempatkan tentara di kota mereka sendiri. Di Manchukuo, terdapat sebuah kampanye yang sedang berlangsung untuk mengalahkan tentara sukarelawan yang bangkit karena kekecewaan terhadap kebijakan yang tidak menentang Jepang. Pada tahun 1933, Jepang menyerang wilayah Tembok Besar, dan setelah itu, Gencatan Senjata Tanggu ditandatangani, yang memberi Jepang kendali atas provinsi Rehe dan sebuah zona demiliterisasi antara Tembok Besar dan wilayah Beiping-Tianjin. Jepang bertujuan untuk membuat wilayah penyangga yang lain, kali ini antara Manchukuo dan pemerintah Nasionalis China yang saat itu beribukota di Nanjing.

Selain itu, Jepang semakin memperalat konflik internal antara faksi-faksi China untuk mengurangi kekuatan mereka satu demi satu. Hal ini disebabkan karena fakta bahwa beberapa tahun setelah Ekspedisi Utara, kekuatan politik pemerintah Nasionalis hanya meluas di sekitar Delta Sungai Panjang (Yangtze), dan wilayah lain China yang memang berada dalam kekuatan regional. Jepang sering membeli atau membuat hubungan khusus dengan kekuatan-kekuatan regional ini untuk merusak usaha pemerintah Nasionalis pusat untuk menyatukan China. Untuk itu, Jepang mencari berbagai pengkhianat China untuk bekerjasama dan membantu mereka memimpin beberapa pemerintahan otonomi yang bersahabat dengan Jepang. Kebijakan ini disebut Pengkhususan China Utara (bahasa Tionghoa: 華北特殊化; pinyin: húaběitèshūhùa), atau yang lebih sering diketahui sebagai Gerakan Otonomi China Utara. Provinsi bagian utara yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Chahar, Suiyuan, Hebei, Shanxi, dan Shandong.

Pada tahun 1935, di bawah tekanan Jepang, China menandatangani Perjanjian He-Umezu, yang melarang KMT untuk menjalankan kegiatan partainya di Hebei dan secara langsung mengakhiri kekuasaan China atas China Utara. Pada tahun yang sama, Perjanjian Chin-Doihara ditandatangani dan mengakibatkan KMT disingkirkan dari Chahar. Dengan demikian, pada akhir 1935, pemerintahan pusat China telah disingkirkan dari China Utara. Sebagai gantinya, Majelis Otonomi Hebei Timur dan Majelis Politik Hebei-Chahar dibentuk oleh Jepang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s