Republik dan Kekaisaran Romawi

Republik Romawi adalah fase dari Kebudayaan Romawi kuno yang ditandai dengan bentuk pemerintahan republik. Periode Republik Romawi dimulai dari penggulingan Kerajaan Roma (ca. 509 SM), dan diikuti oleh berbagai perang saudara. Di masa Republik Romawi pula terjadi perang terkenal yang bernama Perang Punic antara Republik Romawi dengan Kekaisaran Kartago. Kapan tepatnya Republik Romawi berakhir masih belum disetujui oleh para sejarawan, tergantung definisi yang digunakan. Sebagian sejarawan mengusulkan penunjukan Julius Caesar sebagai diktator seumur hidup pada 44 SM), dan sebagian lainnya mengusulkan Pertempuran Actium (2 September 31 SM), dan sebagian lainnya mengusulkan pemberian kekuasaan penuh bagi Octavianus pada 16 Januari 27 SM sebagai tanggal berakhirnya Republik Romawi dan berdirinya Kekaisaran Romawi.

Pemerintahan Republik Romawi diatur oleh adat, tradisi dan hukum. Secara garis besar, pemerintahan dijalankan bersama-sama oleh tiga pihak: dua orang konsul, senat, dan golongan Pleb.

Kekaisaran Romawi (bahasa Latin: Imperium Romanum) adalah periode pasca-Republik peradaban Romawi kuno, ditandai dengan bentuk pemerintahan autokrasi dan wilayah kekuasaan yang lebih luas di Eropa dan sekitar Mediterania.[6]

Republik Romawi yang betahan selama 500 tahun dan lebih dulu ada, telah melemah dan runtuh melalui beberapa perang saudara.[nb 2] Beberapa peristiwa banyak diajukan sebagai penanda peralihan dari Republik menjadi Kekaisaran, termasuk penunjukan Julius Caesar sebagai diktator seumur hidup (44 SM), Pertempuran Actium (2 September 31 SM), dan pemberian gelar Augustus kepada Oktavianus oleh Senat (4 Januari 27 SM).[nb 3]

Ekspansi Romawi dimulai sejak masa Republik, namun Kekaisaran ini mencapai wilayah terluasnya di bawah kaisar Trajanus: pada masa peemrintahannya (98 sampai 117 M) Kekaisaran Romai menguasai kira-kira 6.5 juta km2[7] permukaan tanah. Karena wilayahnya yang luas dan jangka waktunya yang lama, institusi dan kebudayaan Romawi memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan bahasa, agama, arsitektur, filsafat, hukum, dan bentuk pemerintahan di daerah-daerah yang dikuasainya, khususnya di Eropa. Ketika bangsa Eropa melakukan ekspansi ke belahan dunai lainnya, pengaruh Romawi ikut disebarkan ke seluruh dunia.

Pada akhir abad ke-3 M, Diokletianus memulai praktik membagi kekuasaan kepada empat ko-kaisar, dengan tujuan mengamankan wilayahnya yang luas, sekaligus mengakhiri Krisis Abad Ketiga. Pada dekade berikutnya Kekaisaran seringkali dibagi menjadi Barat/Timur. Setelah kematian Theodosius I pada 395 Kekaisaran dibagi untuk terakhir kalinya.[8]

Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 M setelah Romulus Augustus dipaksa untuk menyerahkan tahtanya kepada pemimpin Jermanik, Odoaker.[9] Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium sendiri berakhir pada tahun 1453 dengan meninggalnya Konstantinus XI dan penaklukan Konstantinopel oleh Turki Ustmaniyah yang dipimpin oleh Mehmed II

Kekuasaan Kaisar (atas imperiumnya), paling tidak secara teori, adalah berdasarkan kekuasaannya sebagai Tribunus (potestas tribunicia) dan sebagai Prokonsul Kekaisaran (imperium proconsulare).[11] Secara teori, kekuasaan Tribunus (sebagaimana sebelumnya kekuasaan Tribunus Pleb di masa Republik Romawi) membuat seorang Kaisar dan jabatannya menjadi tak dapat dipersalahkan (sacrosanctus), dan memberikan Kaisar kekuasaan untuk mengatur pemerintahan Romawi, termasuk kekuasaan untuk mengepalai dan mengontrol Senat.[12]

Kekuasaan Prokonsul Kekaisaran (sebagaimana sebelumnya kekuasaan gubernur militer, atau prokonsul, di masa Republik Romawi) memberinya wewenang atas tentara Romawi. Ia juga mendapat kekuasaan yang di masa Republik merupakan hak dari Senat dan Majelis Romawi, antara lain termasuk hak untuk menyatakan perang, meratifikasi perjanjian, dan bernegosiasi dengan para pemimpin asing.[13]

Kaisar juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan berbagai tugas yang sebelumnya dilakukan oleh para Censor, termasuk kekuasaan untuk mengatur keanggotaan Senat.[14] Selain itu, Kaisar juga mengendalikan lembaga keagamaan, karena sebagai kaisar ia adalah Pontifex Maximus dan merupakan salah satu anggota pimpinan dari keempat lembaga keagamaan Romawi. Perbedaan-perbedaan wewenang tersebut meskipun jelas di masa awal Kekaisaran, akhirnya mengabur dan kekuasaan Kaisar menjadi kurang konstitusional dan semakin monarkis.

Catatan

  1. ^ Since classical and modern concepts of state do not coincide, other possibilities include Res publica Romana, Imperium Romanum or Romanorum (also in Greek: Βασιλείᾱ τῶν Ῥωμαίων – Basileíā tôn Rhōmaíōn – [“Dominion (Literally ‘kingdom’) of the Romans”]) and Romania. Res publica, as a term denoting the Roman “commonwealth” in general, can refer to both the Republican and the Imperial era, while Imperium Romanum (or, sometimes, Romanorum) is used to refer to the territorial extent of Roman authority. Populus Romanus, “the Roman people”, is often used for the Roman state dealing with other nations. The term Romania, initially a colloquial term for the empire’s territory as well as the collectivity of its inhabitants, appears in Greek and Latin sources from the fourth century onward and was eventually carried over to the Byzantine Empire. (See Wolff, R.L. “Romania: The Latin Empire of Constantinople”. In: Speculum, 23 (1948), pp. 1–34 (pp. 2–3).)
  2. ^ Dalam pertikaian Akhir Republik, ratusan senator dibunuh atau meninggal, dan Senat Romawi diisi kembali dengan orang-orang pendukung Triumvirat Pertama dan kemudian dengan para pendukung Triumvirat Kedua.
  3. ^ Oktavianus/Augustus secara resmi mengumumkan bahwa dia telah menyelamatkan Republik Romawi dan secara hati-hati menyamarkan kekuasaannya di bawah bentuk republik; konsul terus dipilih, tribunus kaum plebeian terus mengusulkan undang-undang, dan senator masih berdiskusi di Curia Romawi. Akan tetapi, Oktavianus sendirilah, serta para kaisar berikutnya, yang menentukan segalanya dan mengendalikan keputusan akhir, dan memiliki legiun untuk membantunya jika dibutuhkan.

Lihat pula gejolak pada zaman Republik dan Kerajaan Romawi